Khaq, Muhammad Ad Waul (2026) Tinjauan UU. no. 8 tahun 1999 dan UU. no. 7 tahun 2014 terhadap jaminan garansi safety motor listrik gesits: studi di dealer gesits Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Muhammad Ad Waul Khaq_05020222058 OK.pdf
Download (3MB)
Muhammad Ad Waul Khaq_05020222058 Full.pdf
Restricted to Repository staff only until 15 November 2029.
Download (3MB)
Abstract
Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia mendorong meningkatnya penggunaan motor listrik sebagai alternatif transportasi yang ramah lingkungan, salah satunya melalui produk motor listrik Gesits. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keluhan konsumen terkait proses klaim garansi, lamanya waktu perbaikan, serta keterbatasan layanan purna jual. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi jaminan garansi tersebut dalam praktik lapangan di Dealer Gesits Surabaya. Serta bagaimana kesesuaian jaminan garansi safety motor listrik Gesits dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai fenomena sosial dalam praktik. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan konsumen motor listrik Gesits, teknisi, customer service, serta pihak terkait di Dealer Gesits Surabaya, disertai dengan observasi dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, brosur produk, buku garansi, serta informasi resmi yang diperoleh dari media digital Gesits. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara ketentuan normatif dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara empiris, implementasi jaminan garansi safety belum berjalan optimal. Ditemukan berbagai permasalahan, antara lain lamanya proses klaim garansi, lemahnya fungsi dealer lokal, ketimpangan pemahaman konsumen terhadap ketentuan garansi, serta tidak adanya kompensasi penggunaan selama masa perbaikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik perlindungan konsumen di lapangan. Namun demikian Berdasarkan temuan tersebut secara normatif, struktur jaminan garansi safety motor listrik Gesits telah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan. Garansi pada komponen kritis seperti baterai, controller, dan sistem kelistrikan mencerminkan pemenuhan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan serta tanggung jawab produk oleh pelaku usaha. Sedangkan, untuk mencapai kesempurnaan prinsip keadilan dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah, implementasi garansi harus lebih responsif, informatif, dan mudah diakses agar hak khiyar aib benar-benar dapat direalisasikan secara nyata, bukan sekadar normatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan layanan purna jual oleh produsen dan dealer resmi melalui penetapan standar waktu penyelesaian klaim dan peningkatan transparansi prosedur garansi. Dengan langkah tersebut, diharapkan jaminan garansi safety motor listrik tidak hanya memenuhi ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga memberikan perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan dalam praktik.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Tinjauan; undang-Undang No. 8 1999; undang-undang 7 2014; jaminan garansi safety; motor listrik gesits | ||||||||
| Subjects: | Hukum > Hukum Perdata Bisnis Perlindungan Konsumen |
||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah | ||||||||
| Depositing User: | Muhammad Ad Waul Khaq | ||||||||
| Date Deposited: | 15 Nov 2026 11:37 | ||||||||
| Last Modified: | 15 Nov 2026 11:37 | ||||||||
| URI: | https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/89032 |
