Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam perspektif maqaṣid al-syari‘ah

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Universitas seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua anggotanya, namun pada kenyataannya, kasus kekerasan seksual masih terjadi dan membuat korban sangat rentan, terutama karena hubungan kekuasaan antara pelaku dan korban. Studi ini didasarkan pada kasus kekerasan seksual di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) dan kebutuhan untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi korban. Pertanyaan utama dalam studi ini adalah: Pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di UINSA menurut hukum yang berlaku? Kedua, bagaimana perlindungan tersebut dapat dianalisis dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi sosio- legal, yang memadukan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, serta regulasi internal Kementerian Agama seperti PMA dan KMA (73 dan 83) yang mengatur kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan PTKI, dengan kajian empiris atas penerapannya di UINSA. Data diperoleh melalui wawancara dan analisis dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai efektivitas perlindungan hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UINSA memiliki dasar hukum dan pedoman internal untuk melindungi korban kekerasan seksual, termasuk pembentukan Tim Tugas PPKS. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum yang ada tidak diterapkan secara optimal. Berbagai hambatan telah diidentifikasi, seperti kurangnya pemahaman di kalangan akademisi, sosialisasi yang tidak merata, dan ketakutan korban untuk melapor karena stigma sosial dan ketidakseimbangan kekuasaan di kampus. Dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, situasi ini menunjukkan bahwa tujuan syariah belum tercapai, terutama dalam hal perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs),dan kehormatan (ḥifẓ al-‘irḍ) para korban. Berdasarkan hasil ini, studi UINSA merekomendasikan untuk memperkuat perlindungan hukum dengan memperluas peran dan kapasitas Satuan Tugas PPKS, menjamin kerahasiaan dan keamanan korban, serta memberikan dukungan hukum dan psikologis secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan keterlibatan yang lebih intensif dari komunitas akademis untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan adil, yang sesuai dengan nilai-nilai Maqāṣid al-Syari‘ah (prinsip- prinsip hukum Islam).