Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama bisnis waralaba dengan Brand Mamamatcha di Wilayah Kediri

Perkembangan bisnis minuman kekinian semakin pesat dan memunculkan bentuk kerja sama franchise yang menawarkan peluang usaha bagi Masyarakat. Salah satu bisnis franchise minuman yang berkembang di Kediri adalah Mamamatcha. Kerja sama waralaba ini disetujui oleh dua orang atau lebih yang yang telah sama-sama bersepakat yang dilakukan secra tertulis. Pada Kerjasama kemitraan ini dalam praktiknya ditemukan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan kerja sama antara franchisor dengan franchisee, terutama terkait pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kontrak yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti bertujuan untuk menjawab persoalan terkait bagaimana mekanisme kerja sama franchise Mamamatcha di Kediri dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama waralaba Mamamatcha tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau field research yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pihak franchisor, franchisee, serta konsumen Mamamatcha di Kediri, disertai telaah terhadap isi kontrak kerja sama franchise. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disajikan melalui analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu memaparkan temuan lapangan terlebih dahulu, kemudian menghubungkannya dengan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama franchise Mamamatcha dilaksanakan dengan sistem pembelian paket usaha di awal tanpa adanya bagi hasil keuntungan berkelanjutan. Franchisor menyediakan fasilitas usaha dan SOP, sedangkan mitra berkewajiban mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk pembelian bahan baku dari pusat. Namun, dalam praktiknya terdapat salah satu mitra yang tidak sepenuhnya patuh terhadap aturan kontrak, dan berpotensi melakukan kecurangan, sehingga menyebabkan perbedaan kualitas produk dan berpotensi merugikan citra brand Mamamatcha. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar pihak franchisor memeperbaiki sistem monitoring pengawasan terhadap seluruh mitra yang tersebar serta memberikan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian standar produk di seluruh cabang. Selain itu, diperlukan penegasan mengenai sanksi bagi pelanggaran kontrak untuk memberikan kepastian hukum dan tidak terdorong melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kerja sama agar sesuai prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.