Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Surabaya menurut Perda no. 3 tahun 2018

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penyelenggaraan parkir sebagai bagian dari pelayanan publik yang harus menjamin kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan bagi masyarakat. Meskipun Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 telah mengatur secara normatif mengenai kewajiban pengelola parkir dan tanggung jawab pemerintah daerah, dalam praktiknya masih ditemukan kasus kehilangan kendaraan serta penolakan pemberian ganti rugi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Surabaya terhadap pengguna jasa parkir dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jasa parkir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 serta peraturan terkait, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta doktrin hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara yuridis normatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan teori tanggung jawab pemerintah dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah memiliki tanggung jawab yang jelas dalam penyelenggaraan parkir, meliputi fungsi pengaturan, pengelolaan, pengawasan, serta pemberian jaminan perlindungan hukum melalui kewajiban ganti rugi dan asuransi kendaraan. Perda Nomor 3 Tahun 2018 juga telah mengakomodasi perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna jasa parkir. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kelemahan, terutama dalam pengawasan, penegakan hukum, serta kepatuhan pengelola parkir terhadap kewajiban yang telah diatur, sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat belum berjalan secara optimal. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Daerah Kota Surabaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara parkir, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan parkir, serta mengoptimalkan mekanisme asuransi dan ganti rugi bagi pengguna jasa parkir. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pengelola parkir agar tercipta sistem perparkiran yang tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan maksimal bagi pengguna jasa parkir.