Analisis Undang-Undang perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli gelang keberuntungan melalui TikTok shop toko Azizos

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya praktik jual beli melalui social commerce, salah satunya pada platform TikTok Shop yang menggabungkan hiburan dan transaksi secara langsung. Fenomena ini turut melahirkan tren penjualan produk non-esensial seperti gelang keberuntungan yang dipasarkan dengan kalim-klaim tertentu. Praktik tersebut berpotensi menyesatkan konsumen serta menimbulkan kerugian. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen menjadi sangat penting, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli gelang keberuntungan melalui TikTok Shop pada Toko Azizos, dan untuk mengetahui analisis UUPK No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli gelang keberuntungan melalui TikTok Shop pada Toko Azizos. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap praktik jual beli di Toko Azizos, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum, digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam praktik jual beli gelang keberuntungan melalui platform TikTok Shop. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu dimulai dari teori-teori umum, kemudian diturunkan pada fakta-fakta terkait praktik jual beli gelang keberuntungan di TikTok Shop, sehingga dapat menilai kesesuaian antara praktik yang berlangsung dengan landasan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli gelang keberuntungan di Toko Azizos dilakukan melalui sistem jual beli online. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian antara informasi promosi dengan barang yang diterima konsumen. Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Sementara itu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sistem transaksi pada dasarnya diperbolehkan, tetapi klaim manfaat dan unsur keberuntungan yang disampaikan berpotensi menimbulkan kemudaratan apabila dilakukan secara berlebihan atau menyesatkan. Adanya mekanisme khiyar berupa pengembalian barang dan pembatalan transaksi dapat menjadi bentuk perlindungan bagi konsumen dalam jual beli online. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pelaku usaha lebih memperhatikan kejujuran dan transparansi dalam promosi produk serta menghindari klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konsumen diharapkan lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi serta memahami hak-haknya sebagai konsumen. Selain itu, pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik perdagangan digital, khususnya pada social commerce, untuk menjamin perlindungan hukum yang optimal serta menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku