Tata kelola kebijalan dana jada pelayanan sebagai bentuk perlindungan sosial guru ngaji di Kecamatan Simokerto Surabaya

Penelitian ini membahas tata kelola kebijakan Dana Jasa Pelayanan (JASPEL) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi guru ngaji di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Guru ngaji sebagai bagian dari pekerja informal keagamaan memiliki peran penting dalam pendidikan moral dan keagamaan masyarakat, namun dalam praktiknya sering kali berada di luar sistem perlindungan sosial formal. Pemerintah Kota Surabaya kemudian menghadirkan kebijakan Dana Jasa Pelayanan (JASPEL) sebagai bentuk dukungan dan pengakuan terhadap tenaga pendidik keagamaan nonformal, termasuk guru ngaji dan pengajar Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola kebijakan Dana Jasa Pelayanan (JASPEL) serta menganalisis bentuk perlindungan sosial dan pengakuan negara terhadap guru ngaji melalui kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Dinas Pendidikan Kota Surabaya, KUA Kecamatan Simokerto, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur’an (FKPQ), guru ngaji penerima Dana Jasa Pelayanan (JASPEL), serta guru ngaji non-penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Jasa Pelayanan (JASPEL) melibatkan koordinasi lintas institusi antara Pemerintah Kota Surabaya, Kementerian Agama, KUA, dan FKPQ. Implementasi program mengalami perkembangan dari sistem manual menuju sistem digital melalui aplikasi SIDIA. Kebijakan ini tidak hanya menjadi bantuan finansial, tetapi juga bentuk pengakuan sosial pemerintah terhadap guru ngaji sebagai kelompok sosial keagamaan. Akan tetapi, implementasi program masih menghadapi tantangan berupa kesulitan administrasi, keterbatasan kemampuan teknologi digital, serta ketergantungan guru ngaji terhadap pendampingan FKPQ dalam proses pemberkasan program.