Politik jaringan kebijakan dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Surabaya

Penelitian ini menganalisis praktik collaborative governance dalam implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) melalui kegiatan KEMANGI di Kota Surabaya sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta dianalisis menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash. Data diperoleh melalui wawancara, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi dengan melibatkan DP3APPKB Kota Surabaya, PKK Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, peserta KEMANGI, serta tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program GenRe melalui KEMANGI melibatkan kolaborasi antar-stakeholder sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak. Kolaborasi tersebut berkontribusi dalam penguatan edukasi kepada remaja dan orang tua mengenai kesehatan reproduksi, pendewasaan usia perkawinan, serta penguatan peran keluarga. Keberhasilan implementasi terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta berdasarkan hasil pretest dan posttest, meningkatnya pengetahuan peserta, serta keberlanjutan pelaksanaan KEMANGI di seluruh kecamatan Kota Surabaya. Selain itu, berdasarkan data tahun 2025, jumlah permohonan dispensasi kawin di Kota Surabaya tercatat sebanyak 77 pemohon, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 92 pemohon. Namun, penurunan tersebut tidak dapat secara langsung diatribusikan sebagai dampak dari kegiatan KEMANGI, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar program. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala seperti penyesuaian jadwal, koordinasi antar pelaksana, dan optimalisasi sosialisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance berperan dalam mendukung implementasi Program GenRe melalui KEMANGI sebagai upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kota Surabaya.