Implementasi kebijakan program bantuan pangan non-tunai: studi kasus Kelurahan Banjaran Kota Kediri

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial yang mendorong pemerintah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Dalam pelaksanaannya, BPNT mengalami perubahan mekanisme penyaluran dari sistem E-Warong menjadi transfer langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perubahan tersebut menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah, seperti penyampaian informasi kepada masyarakat, pemutakhiran data penerima manfaat, serta penyesuaian terhadap kebijakan baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kelurahan Banjaran Kota Kediri menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur Kelurahan Banjaran, pemilik E-Warong, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BPNT di Kelurahan Banjaran secara umum telah berjalan dengan baik. Pada aspek komunikasi, pemerintah kelurahan telah melakukan sosialisasi melalui pertemuan langsung, koordinasi dengan RT/RW, serta pemanfaatan media digital, meskipun penyampaian informasi kepada KPM lanjut usia masih belum optimal. Pada aspek sumber daya, aparatur pelaksana, fasilitas pendukung, dan pembiayaan program telah memadai, namun masih terdapat kendala dalam pemutakhiran data yang memengaruhi ketepatan sasaran penerima bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah mengikuti standar operasional prosedur dan pembagian tugas yang jelas serta didukung koordinasi antarlembaga yang cukup baik. Kendala utama implementasi terletak pada perubahan data penerima manfaat dan kurang optimalnya penyampaian informasi mengenai perubahan kebijakan kepada sebagian masyarakat.