Problematika keluarga pasangan di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah perspektif keluarga sakinah: studi kasus di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Penelitian ini berjudul “Problematika Keluarga Pasangan di Bawah Umur yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan di bawah umur melalui permohonan dispensasi nikah yang berpotensi menimbulkan problematika dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana problematika keluarga pasangan di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan bagaimana analisis perspektif keluarga sakinah terhadap problematika tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap tiga pasangan di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah melalui organizing, editing, dan analyzing serta dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika keluarga pasangan di bawah umur muncul dalam beberapa bentuk. Pasangan I mengalami problematika berupa kehamilan sebelum perkawinan, kecemburuan istri, perilaku suami yang masih sering berinteraksi dengan perempuan lain, serta kurangnya tanggung jawab suami dalam merawat anak. Pasangan II mengalami problematika karena faktor ekonomi dan terhentinya pendidikan sehingga perkawinan terjadi atas dorongan orang tua. Pasangan III mengalami problematika berupa kurangnya tanggung jawab dan kasih sayang. Dalam perspektif keluarga sakinah, ketiga pasangan tersebut belum sepenuhnya memenuhi indikator sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar pasangan di bawah umur memahami bahwa perkawinan tidak hanya membutuhkan legalitas hukum, tetapi juga kesiapan mental, emosional, ekonomi, dan tanggung jawab. Orang tua diharapkan tidak menjadikan perkawinan sebagai jalan keluar utama dari persoalan ekonomi atau tekanan sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan anak. Selain itu, KUA, tokoh agama, dan masyarakat perlu memperkuat edukasi serta pendampingan bagi pasangan muda agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.