Perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur wanprestasi dalam pinjaman online

Perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur wanprestasi dalam pinjaman Online adalah perlindungan hukum yang ditujukan bagi para debitur wanprestasi. Pengaturan saat ini masih belum bisa mengakomodir sejauhmana peraturan terkait memberikan perlindungan hukum kepada para debitur wanprestasi yang data pribadinya disebar. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengertian debitur wanprestasi dalam pinjaman Online dan perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur wanprestasi dalam pinjaman Online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan berupa sumber data-data yang telah diperoleh di lapangan dengan metode wawancara atau interview narasumber. Bahan hukum yang diambil dari Jurnal ilmiah, penelitian, buku, undang-undang dan kesimpulan diskusi digunakan untuk menganalisis data primer. Analisis penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang disebut data kualitatif adalah data yang tidak bisa dinilai dengan angka secara langsung, maka dari itu setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen sudah tersusun selanjutnya penulis menganalisa peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa kriteria debitur wanprestasi dalam pinjaman Online yaitu: keterlambatan debitur membayar utang, ketidakmampuan debitur membayar besaran jumlah utang tersebut dan Pengelolaan Keuangan yang Buruk: Kurangnya perencanaan keuangan atau pengelolaan keuangan yang buruk dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman tepat waktu. Perlindungan hukum mengenai debitur wanprestasi yang data pribadinya disebarluaskan dalam pinjaman Online belum ada pengaturan secara spesifiknya, namun terdapat beberapa peraturan yang relevan akan hal itu yaitu: Undang-Undang No. No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Selaras dengan penjelasan diatas, penulis merekomendasikan: Pertama, pemerintah harus lebih menegaskan aturan dan sanksi yang lebih spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi debitur wanprestasi dalam pinjaman Online, Kedua, para debitur janganlah takut ketika diperlakukan semena-mena, ancaman, serta penyebaran data pribadi oleh para oknum pinjaman Online karena penulis memberikan saran-saran perlindungan hukum yang dapat dipakai. Ketiga, adanya sanksi jera terhadap para oknum pinjaman Online agar tidak melewati batas terkait hak-hak para debitur.