Implementasi sertifikasi tanah kas Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017: studi kasus di Desa Krembangan Sidoarjo

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sertifikasi tanah kas desa sebagai bentuk pengamanan hukum aset desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa. Namun, pelaksanaan sertifikasi tanah kas desa di Desa Krembangan belum sepenuhnya terlaksana. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana ketentuan sertifikasi tanah kas desa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bagaimana implementasi sertifikasi tanah kas desa di Desa Krembangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Krembangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara induktif menggunakan Teori Pendaftaran Tanah (Boedi Harsono), Teori Pengelolaan Aset Publik (Sandi Fahlepi), dan Teori Kepastian Hukum (Sudikno Mertokusumo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan sertifikasi tanah kas desa telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan pengamanan aset desa. Namun, implementasi sertifikasi tanah kas desa di Desa Krembangan belum berjalan optimal. Hambatan yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian data yuridis dalam Buku Letter C dengan kondisi lapangan, belum terpenuhinya persyaratan data fisik yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), keterbatasan kapasitas aparatur desa di bidang pertanahan, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah desa dan Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan beberapa hal. Bagi Pemerintah Desa Krembangan, perlu segera menyusun roadmap sertifikasi tanah kas desa yang terstruktur, melakukan inventarisasi ulang Buku Letter C, serta meningkatkan kompetensi aparatur desa di bidang pertanahan. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu memberikan pembinaan dan fasilitasi teknis yang lebih intensif kepada pemerintah desa serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017. Bagi Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, perlu meningkatkan koordinasi proaktif dengan pemerintah desa dan memprioritaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mencakup aset tanah kas desa sebagai objek pendaftaran.