Efektivitas penerapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gresik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin serta meninjau pelaksanaannya dalam perspektif fiqh siyāsah tanfīdhīyah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemenuhan hak masyarakat miskin untuk memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum secara setara sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Bedasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan masalah mengenai efektivitas penerapan Perda No.1 Tahun 2023 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan padangan fiqh siyāsah tanfīdhīyah mengenai Perda tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa wawancara dan observasi pada instansi terkait serta Lembaga bantuan hukum, dan sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Gresik pada dasarnya telah berjalan cukup efektif, yang ditunjukkan melalui adanya kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum terakreditasi, penyediaan anggaran melalui APBD, serta pemberian pendampingan hukum baik ligitasi maupun nonlitigasi kepada masyarakat miskin. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat dan hambatan administratif dalam proses pencairan anggaran bantuan hukum. Dalam perspektif fiqh siyāsah tanfīdhīyah, pelaksanaan Perda ini sejalan dengan prinsip keadilan (ʿadl), kemudahan (at-taysīr), persamaan (musāwāh), dan amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi kebijakan serta perbaikan mekanisme administratif menjadi langkah penting untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gresik.