Efektivitas implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dalam pemenuhan hak korban: studi kasus pendampingan di Savy Amira

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya hambatan dalam implementasi pemenuhan hak korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun UU TPKS telah mengatur hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan, dalam praktiknya korban masih mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum, pendampingan, pemulihan, serta rasa aman selama proses penanganan perkara berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi UU TPKS dalam pemenuhan hak korban melalui pendampingan di Lembaga Savy Amira Women Crisis Center serta hambatan yang mempengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio legal research. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap praktik pendampingan korban di Lembaga Savy Amira Women Crisis Center. Analisis penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan hasil temuan lapangan pada ketentuan Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU TPKS menggunakan teori akses terhadap keadilan (access to justice theory) sebagai landasan analisis utama, serta teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis hambatan implementasi hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Savy Amira telah melakukan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, layanan konseling, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak korban. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa prosedur hukum yang panjang, keterbatasan layanan pemulihan, kurangnya pemahaman aparat terhadap pendekatan berperspektif korban, stigma sosial, praktik victim blaming, dan potensi reviktimisasi terhadap korban. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai implementasi UU TPKS dan pendekatan yang berorientasi pada korban dalam setiap proses penanganan perkara kekerasan seksual. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban agar pemenuhan hak korban dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif. Pemerintah juga perlu memperkuat layanan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban serta meningkatkan edukasi masyarakat guna mengurangi stigma dan praktik victim blaming terhadap korban kekerasan seksual