Praktik kamuflase aplikasi mitra gojek dalam layanan transportasi online perspektif fikih muamalah dan undang-undang perlindungan konsumen di kawasan stasiun Gubeng Surabaya

Perkembangan ekonomi digital melalui layanan transportasi online menuntut transparansi identitas dan kepastian hukum. Namun, masih ditemukan praktik kamuflase berupa penggunaan akun oleh pihak yang tidak sesuai dengan identitas terdaftar, khususnya di kawasan Stasiun Gubeng Surabaya. Kondisi ini menimbulkan persoalan terkait keabsahan akad dalam fikih muamalah serta perlindungan hak konsumen. Hal ini melahirkan pertanyaan utama dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana praktik pemakaian kamuflase aplikasi oleh mitra Gojek dalam layanan transportasi online di kawasan Stasiun Gubeng Surabaya, serta bagaimana analisis fikih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang erlindungan Konsumen terhadap praktik kamuflase aplikasi mitra Gojek. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap mitra pengemudi di kawasan Stasiun Gubeng Surabaya, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait kebijakan platform. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode induktif, yaitu mengaitkan temuan di lapangan dengan prinsip fikih muamalah dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kamuflase aplikasi terjadi dalam bentuk peminjaman atau penyewaan akun kepada pihak lain yang tidak terdaftar secara resmi. Faktor utama yang melatarbelakangi praktik ini meliputi keterbatasan akses pendaftaran akun, persaingan antar pengemudi, serta tekanan ekonomi. Praktik tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara identitas dalam aplikasi dan pelaksana jasa di lapangan. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penyembunyian informasi) yang terlihat dari ketidakjelasan pihak dalam akad dan ketidaksesuaian identitas pengemudi, sehingga memengaruhi keabsahan akad ijarah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan sengketa dalam transaksi. Praktik ini juga belum memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidaksesuaian identitas pengemudi menyebabkan konsumen tidak memperoleh informasi yang benar dan jelas serta mengurangi jaminan keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan jasa. Kondisi tersebut menurunkan kepercayaan konsumen dan menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab apabila terjadi kerugian. Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan perbaikan sistematis untuk mengatasi praktik kamuflase akun, antara lain dengan memperkuat verifikasi identitas pengemudi oleh perusahaan platform dan membuka pendaftaran mitra secara lebih transparan. Selain itu, mitra pengemudi perlu meningkatkan kejujuran dan tanggung jawab, konsumen diharapkan lebih teliti dalam memastikan identitas pengemudi, serta peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan kajian yang lebih luas terkait ekonomi digital dan perlindungan konsumen.