Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan lahan parkir di Masjid Jami' Taqwiyatul Muslimin Kec. Semampir Kota Surabaya

Pengelolaan lahan parkir di Masjid Jami’ Taqwiyatul Muslimin merupakan salah satu bentuk pemanfaatan aset masjid yang di dalamnya terdapat hubungan muamalah antara pengurus masjid dan pengguna lahan. Praktik tersebut dilakukan melalui kesepakatan antara pengurus masjid dan masyarakat dengan pembayaran sebesar Rp200.000,00 per kendaraan setiap bulan. Namun, kesepakatan dilakukan secara lisan dan belum dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengatur secara jelas mengenai jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta tanggung jawab atas risiko kehilangan atau kerusakan kendaraan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bentuk akad dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membahas bagaimana sistem pengelolaan lahan parkir di Masjid Jami’ Taqwiyatul Muslimin dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengelolaan lahan parkir tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pengurus Masjid Jami’ Taqwiyatul Muslimin serta enam pengguna lahan parkir, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa pencatatan nama pengguna dan pembayaran parkir dalam buku besar bendahara. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif melalui pemeriksaan, pengelompokan, dan sistematisasi data, selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan akad ijārah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lahan parkir dilakukan melalui kesepakatan lisan dengan pembayaran Rp200.000,00 per kendaraan setiap bulan. Pembayaran telah dicatat oleh bendahara, tetapi tidak terdapat perjanjian tertulis yang mengatur secara rinci jangka waktu akad, hak dan kewajiban para pihak, serta tanggung jawab terhadap risiko kehilangan atau kerusakan kendaraan. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut secara substansial dapat dikategorikan sebagai akad ijārah al-a‘yān karena terdapat para pihak yang berakad, objek berupa manfaat penggunaan lahan, ujrah yang diketahui, serta ijab dan qabul melalui kesepakatan lisan. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum optimal dalam aspek kejelasan dan transparansi akad serta keadilan dalam pembagian tanggung jawab dan risiko. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengurus Masjid Jami’ Taqwiyatul Muslimin disarankan untuk membuat perjanjian tertulis yang memuat secara jelas objek akad, jangka waktu penggunaan, besaran ujrah, hak dan kewajiban para pihak, serta pembagian tanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi. Pengurus juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai akad ijārah dan prinsip hukum ekonomi syariah agar pengelolaan aset masjid dapat dilakukan secara tertib, transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengguna lahan parkir juga diharapkan memahami hak dan kewajibannya serta memperhatikan kejelasan akad sebelum menggunakan lahan parkir.