Karimah, Nailul Najwa (2026) Realisasi hak pendidikan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) I Blitar: analisis kritis pasal 85 Undang-Undang no. 11 tahun 2012. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel.
Nailul Najwa Karimah_05020722061 OK.pdf
Download (4MB)
Nailul Najwa Karimah_05020722061 Full.pdf
Restricted to Repository staff only until 16 November 2029.
Download (4MB)
Abstract
Hak pendidikan merupakan hak fundamental yang tetap melekat pada setiap anak, termasuk anak yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap anak binaan berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang berpotensi menghambat optimalisasi pemenuhan hak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hak pendidikan anak di LPKA berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta menganalisis realisasi hak pendidikan anak di LPKA Kelas I Blitar ditinjau dari ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan Kasubsi Pendidikan dan Latihan Keterampilan serta para anak binaan di LPKA Kelas I Blitar. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Keadilan John Rawls sebagai pisau analisis untuk membedah fakta-fakta sosiologis yang ditemukan selama penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hak pendidikan anak dalam Pasal 85 UU SPPA menempatkan pendidikan sebagai hak yang wajib dipenuhi oleh negara bagi setiap anak binaan tanpa diskriminasi. Realisasi hak pendidikan di LPKA Kelas I Blitar telah dilaksanakan melalui program pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, serta berbagai pelatihan keterampilan yang bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, LPKA menerapkan kebijakan penerbitan ijazah melalui sekolah mitra untuk menghindari stigma sosial terhadap anak binaan. Meskipun demikian, pemenuhan hak pendidikan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, kepadatan ruang kelas, minimnya akses teknologi dan literasi digital, serta rendahnya motivasi belajar sebagian anak binaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Pasal 85 UU SPPA telah terlaksana secara formal, namun belum sepenuhnya mencapai keadilan substantif dan kesetaraan kualitas pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan akses teknologi informasi, integrasi sistem administrasi pendidikan dengan instansi terkait, serta pengembangan program konseling dan motivasi belajar bagi anak binaan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemenuhan hak pendidikan dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial anak setelah menyelesaikan masa pembinaan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Hak Pendidikan; Anak Binaan; LPKA I Blitar; Pasal 85 UU SPPA; Keadilan Substantif. | ||||||||
| Subjects: | Hukum > Hukum Pidana | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam | ||||||||
| Depositing User: | Nailul Najwa Karimah | ||||||||
| Date Deposited: | 16 Nov 2026 00:57 | ||||||||
| Last Modified: | 16 Nov 2026 00:57 | ||||||||
| URI: | https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/96296 |
