Penegakan hukum lokalisasi makam kembang kuning perspektif peraturan daerah surabaya nomor 2 tahun 2020 dan hukum pidana Islam: studi kasus Satpol PP Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maknun, Itsni Lu'lu'il (2025) Penegakan hukum lokalisasi makam kembang kuning perspektif peraturan daerah surabaya nomor 2 tahun 2020 dan hukum pidana Islam: studi kasus Satpol PP Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Itsni Lu’lu’il Maknun_ 05020321046.pdf Download (3MB)
	Text Itsni Lu’lu’il Maknun_ 05020321046_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 11 September 2028. Download (3MB)

Abstract

Kasus pelanggaran seperti prostitusi sudah sangat marak di Negara Indonesia salah satunya di Kota Surabaya yang menjadi kota terbesar penghuni PSK (pekerja seks komersial) adanya lokalisasi menjadi pengaruh yang tidak baik bagi kehidupan masyarakat terlebih lokalisasi yang berada di tempat umum, selain mengganggu masyarakat sekitar juga dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat lain yang menjangkau jalan atau tempat tersebut. Skripsi ini ditulis untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya pada lokalisasi di Makam Kembang Kuning Surabaya beserta hukum pidana Islamnya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sociologial jurisprudence. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer yang didapatkan secara langsung dari Kantor satpol pp Surabaya, pelaku prostitusi, dan masyarakat sekitar wilayah Makam Kembang kuning Surabaya sedangkan sumber data sekunder berupa literatur pendukung. Selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui proses editing, organizing, dan analizing dengan teknik deskriptif analisis dan dengan pola pikir deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut: Pihak Satpol PP Kota Surabaya dalam melakukan penegakan hukum di Lokalisasi Makam Kembang Kuning dengan cara penertiban jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah kurang sesuai dikarenakan dalam perda tersebut tidak tertuang adanya upaya penertiban, dalam hukum pidana Islam perbuatan para PSK dikategorikan zina bagi seorang perempuan dan liwath sebagai sebutan bagi pelaku waria hukuman yang didaptkan adalah hadd rajam bagi yang sudah menikah dan cambuk seraus kali serta pengasingan bagi yang belum menikah. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis berharap dan memberikan saran bahwa perlunya pemerintah di Indonesia memberlakukan peraturan perundang-undangan secara khusus dan tegas bagi para pelaku prostitusi beserta pengguna jasanya agar dapat memberikan efek jera pada pelaku serta untuk masyarakat supaya lebih bijaksana dan aktif dalam menyikapi adanya kejahatan prostitusi di sekitarnya.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Maknun, Itsni Lu'lu'il itsniluluil@gmail.com 05020321046
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Handoko, Priyo -- --
Subjects:	Hukum > Hukum Pidana Hukum > Hukum Pidana Islam Hukum > Hukum - Perzinaan
Keywords:	PSK (pekerja seks komersial); lokalisasi di Makam Kembang Kuning Surabaya
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	Itsni Lu'lu'il Maknun
Date Deposited:	11 Sep 2025 01:48
Last Modified:	11 Sep 2025 01:48
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/84188

Actions (login required)

View Item