Alih fungsi lahan pertanian dalam tata kelola pemerintah desa (Pemdes) Pucangsimo, Kabupaten Jombang: analisis negosiasi kepentingan dan relasi kekuasaan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pratiwi, Veby Dwi Aszahra (2026) Alih fungsi lahan pertanian dalam tata kelola pemerintah desa (Pemdes) Pucangsimo, Kabupaten Jombang: analisis negosiasi kepentingan dan relasi kekuasaan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Veby Dwi Aszahra Pratiwi_10020122082 OK.pdf Download (1MB)
	Text Veby Dwi Aszahra Pratiwi_10020122082 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 20 April 2029. Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis tata kelola kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Desa Pucangsimo dalam konteks tekanan pembangunan infrastruktur dan kebijakan supra-lokal yang bersifat top down. Alih fungsi lahan diposisikan sebagai arena politik lokal, di mana proses pengambilan keputusan dibentuk oleh distribusi kewenangan, relasi kekuasaan, serta interaksi antar aktor desa. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme musyawarah desa, koordinasi kelembagaan, serta posisi diskresi kepala desa dan keterlibatan kelompok tani dalam proses kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan kerangka Teori Pemerintahan Politik Lokal dari Pierre dan Peters serta Teori Politik Lokal dan Desentralisasi dari Aspinall dan Fealy untuk menjelaskan konfigurasi kekuasaan, pola interaksi aktor, dan dinamika politik desa dalam proses kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan alih fungsi lahan berlangsung dalam struktur kewenangan yang cenderung terkonsentrasi pada kepala desa sebagai aktor eksekutif utama. Konsentrasi diskresi ini diperkuat oleh lemahnya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, terbatasnya instrumen pengendalian lahan, serta ketergantungan desa terhadap kebijakan dan mediasi agraria dari tingkat supra-desa. Mekanisme musyawarah desa berjalan secara prosedural, namun belum menghasilkan distribusi kekuasaan yang deliberatif dan inklusif. Dalam praktiknya, proses kebijakan lebih mencerminkan konfigurasi kekuasaan yang asimetris, di mana akses terhadap informasi, sumber daya, dan legitimasi administratif tidak terdistribusi secara merata. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya posisi tawar petani dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepentingan kelompok ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam pengelolaan ruang desa. Dengan demikian, kebijakan alih fungsi lahan di Desa Pucangsimo merupakan hasil interaksi antara desain kelembagaan desentralisasi yang bersifat top down dan dinamika politik lokal yang didominasi oleh aktor tertentu.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Pratiwi, Veby Dwi Aszahra vebydwi01@gmail.com 10020122082
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Nurhayati, Aniek aniekn@gmail.com 2007096902
Subjects:	Hukum Agraria Hak Milik Tanah Kebijakan Publik Konflik sosial Pengambilan Keputusan
Keywords:	kebijakan publik; alih fungsi lahan pertanian; tata kelola pemerintahan desa; politik lokal; relasi kekuasaan
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Depositing User:	Veby Pratiwi
Date Deposited:	20 Apr 2026 01:56
Last Modified:	20 Apr 2026 01:56
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/90389

Actions (login required)

View Item