Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHP dan fiqih Murafaah: studi komparatif

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Waty, Yuniar Eka (2012) Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut KUHP dan fiqih Murafaah: studi komparatif. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Yuniar Eka Waty C03208024 ok.pdf
Download (10MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/17034

Abstract

Peneltian ini bertujuan menjawab 2 (dua) rumusan masalah: bagaimanakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan menurut Pasal 50-68 KUHAP? Bagaimanakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan Fiqih Murafa'ah? Penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (library research), sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir deduktif dan komparatif. Dekduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus, kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan perbedaan dan persamaan antar elemen kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian masalah tersebut diatas, penyidik hendaknya menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka, karena dalam penyidikan tidak mencari kesalahan ataupun upaya menjadikan status tersangka menjadi terdakwa, tetapi penyidikan dilakukan untuk mencari kebenaran yang terjadi dalam kasus pidana Perbedaan yang terjadi hanya dalam tata cara peradilannya saja, dimana hukum acara pidana Islam dalam melakukan penyidikan dilakukan langsung didepan hakim pengadilan, sedangkan dalam KUHAP penyidikan untuk bukti permulaan dilakukan oleh polisi setelah adanya laporan terjadinya tindak pidana agar proses peradilan mengembangkan paradigma yakni, bahwa warga negara yang menjadi tersangka tidak lagi dipandang sebagai "objek" tetapi sebagai "subjek" yang mempunyai hak dan harus dijunjung tinggi antara lain: Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum: harus diduga tidak bersalah (presumption of innocence) penangkapan atau penahanan harus didasarkan bukti yang cukup, dan hak mempersiapkan pembelaan secara dini, sehingga nantinya tidak lagi ditemui adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara olen penyidik yang berakibat tidak diterimanya dakwaan oleh penuntut umum.