Ektradisi terpidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi perspektif Siyasah Dauliyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muzakki, M. (2012) Ektradisi terpidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ektradisi perspektif Siyasah Dauliyah. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M. Muzakki_C03208043.pdf
Download (1MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/21686

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil studi kepustakaan mengenai ekstradisi terhadap terpidana korupsi menurut Undang-undang ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 perspektif Siyasah Dauliyah, yang mana tujuan dari skripsi untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana prosedur dan akibat hukum bagi terpidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi? Bagaimana analisis siyasah dauliyah mengenai prosedur dan akibat hukum bagi terpidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979? Data dalam penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks mengenai prosedur dan akbibat hukum bagi terpidana korupsi yang diekstradisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan kemudian dianalisis dari perspekstif Siyasah Dauliyah dengan menggunakan teknik deskriptif analitif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam teori ekstradisi umum tidak ada batasan bagi setiap negara untuk melakukan ekstradisi terhadap penjahat yang melarikan diri keluar negeri, selama kedua negara tersebut (negara peminta dan yang diminta) sudah membuat perjanjian ekstradisi. Dalam teori ekstradisi umum juga diterangkan bahwa ekstradisi para pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri tidak selamanya didasarkan terhadap perjanjian ekstradisi yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak, tetapi juga bisa didasarkan atas hubungan baik ke dua negara. Meskipun kedua negara tersebut belum membuat perjanjian ekstradisi sebelumya. Sedangkan hukuman bagi terpidana korupsi yang di ekstradisi mangacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tantang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 dan 3 yakni sanksi penjara dan denda uang. Dalam teori ekstradisi menurut siyasah dauliyah, penyerahan penjahat yang diekstradisi hanya terjadi diantara negara Islam saja, karena Islam tidak membenarkan bagi penguasa Darus Salam menyerahkan warga negaranya kepada penguasa Darul Kuffar. Sedangkan hukuman bagi terpidana korupsi menurut Siyasah Dauliyah mengacu kepada Hukum Pidana Islam yaitu berupa hukuman ta’zir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam teori ekstradisi umum tidak ada batasan bagi setiap negara dalam menyerahkan penjahat yang diekstradisi, selama kedua negara (negara peminta dan negara yang diminta) telah membuat perjanjian ekstradisi sebelumnya. Sedangkan dalam teori ekstradisi menurut Siyasah Dauliyah penyerahan penjahat antar negara hanya terjadi diantara negara Islam. Mengenai hukuman bagi terpidana korupsi yang diekstradisi kedua teori tersebut (ekstradisi umum dan Siyasah Dauliyah) mengacu kepada hukum yang dibuat oleh pemerintah, yang mana dalam Islam hukum tersebut dikenal dengan istilah hukum ta’zir.