Perilaku politik kaum salafi: respon terhadap demokrasi di kabupaten Blitar

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Agustulistiana, Lilis (2011) Perilaku politik kaum salafi: respon terhadap demokrasi di kabupaten Blitar. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Lilis Agustulistiana_E04207014.pdf
Download (6MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini membahas sikap politik kaum Salafi terhadap demokrasi di Indonesia sesuai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (filed research). Penelitaian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang menghasilkan deskripsi yaitu: pertama, makna politik bagi kaum Salafi. Kedua, perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Indonesia. Berdasarkan basil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama, makna politik bagi kaum Salafi merupakan strategi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat dunia dan akhirat dengan menggunakan segala kemampuan yang dilakukan dengan cara yang ma 'ruf (bijaksana). Cara berpolitik kaum Salafi yakni menjaga hak dan kewajiban serta berperan aktif dalam mewujudkan tujuan bangsa dan negara sesuai koridor-koridor yang dibenarkan oleh syar 'i. Dakwah kaum Salafi terfokus pada Islamisasi masyarakat dengan tidak menyentuh wilayah politik. Terbukti dengan tidak membentuk organisasi massa, kelompok bahkan partai politik karena bertentangan dengan prinsip hizbiyyah. Hizbiyyah dinilai sebagai metode barn yang tidak ada landasan hukumnya. Fokus dakwah kaum Salafi terpusat pada Islamisasi masyarakat khususnya menginginkan pemurnian ajaran Islam dan diimplementasikan pada pemikiran dan perilaku dalam berbangsa dan bernegara. Kedua, perilaku politik kaum Salafi dalam merespon demokrasi di Indonesia. Kaum Salafi menyatakan diri bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang tidak sesuai dalam Islam, tetapi kaum Salafi berperan aktif dalam -demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, kaum Salafi terlihat bersifat melioris yakni antara menolak dan menerima demokrasi. Kaum Salafi lebih memilih menyesuaikan diri dalam demokrasi dengan berpegar: pada ajaran syari'at. Ajaran syari'at dipahami dan diterapkan dalam prinsip-prinsip demokrasi, seperti adanya pemilu, partai politik, pemerintah, isu gender, kebebasan HAM dan pers. Artinya perilaku politik kaum Salafi tercennin dari ajaran syari'at yakni Al Qur'an dan Sunnah serta fatwa para mujtahid. Berdasarkan gambaran di atas, penulis menyadari adanya banyak kekurangan dalam penelitian ini, baik dari segi pemaparan data dan analisis. Dengan demikian, pembaca bersedia menelaah ulang secara kritis perilaku politik kaum Salafi dalam konteks demokrasi Indonesia