Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan umum: studi kasus angkutan len di Joyoboyo Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saedah, Lailatus (2018) Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan umum: studi kasus angkutan len di Joyoboyo Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Lailatus Saedah_C02214010.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 pasal 4 dan 5 Terhadap Tarif Angkutan Umum (Study Kasus Angkutan Lyn di Joyoboyo Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai, Bagaimana sistem tarif pembayaran angkutan lyn di Joyoboyo Surabaya dan Bagaimana Analisis hukum Islam dan UU Nomor 8 tahun 1999 Pasal 4 dan 5 terhadap tarif angkutan umum lyn di Joyoboyo Surabaya. Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu supir lyn dan penumpang. Data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan sesuatu hal dengan mengumpulkan data terkait tentang sistem tarif pembayaran angkutan lyn di Joyoboyo Surabaya yang disertai dengan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem tarif pembayaran angkutan lyn di Joyoboyo Surabaya belum terlaksana dengan baik karena ada beberapa supir lyn yang masih menetapkan tarif tidak sesuai dengan aturan kepada penumpang yang bukan berasal dari Surabaya. Yang menurut hukum islam, praktik tersebut belum memenuhi salah satu syarat ija>rah yaitu saling meridhai, karena dalam praktiknya ada pihak yang merasa keberatan. Di dalam Islam dijelaskan apabila salah seorang di antara kedua orang yang berakad terpaksa melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah. Untuk itu,maka kepada pihak konsumen hendaknya segera melapor apabila terjadi penetapan tarif yang tidak sesuai kepada Dishub terdekat agar segera ditindaklanjuti. Untuk dinas perhubungan agar lebih tegas dalam memberikan sanksi