Analisis yuridis terhadap putusan perceraian dua kali oleh Pengadilan Agama yang berbeda: Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/Pa.Lmg Dan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/Pa.Ngj

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rachmawati, Eka (2018) Analisis yuridis terhadap putusan perceraian dua kali oleh Pengadilan Agama yang berbeda: Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/Pa.Lmg Dan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/Pa.Ngj. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Eka Rachmawati_C71214043.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana latar belakang adanya putusan perceraian dua kali oleh Pengadilan Agama yang berbeda dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan perceraian dua kali oleh Pengadilan Agama yang berbeda. Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya putusan perceraian dua kali oleh Pengadilan Agama yang berbeda dilatarbelakangi oleh kurangnya maksimal dalam hal pelayanan adminisitratif dari pihak Pengadilan Agama Lamongan, yaitu tidak tersampaikannya salinan putusan kepada para pihak dan KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Selain itu, dari pihak Penggugat sendiri tidak menyampaikan kepada tergugat bahwasanya tergugat sudah di cerai gugat oleh penggugat pada tahun 1994. Selanjutnya, menurut hukum acara pengadilan agama saat proses pemeriksaan perkara dengan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg terdapat beberapa hal yang menurut peneliti kurang maksimal dalam penerapannya yang sekaligus merupakan penyebab yang paling mendasar terhadap munculnya perceraian kedua kalinya, yaitu pertama, tidak disampaikan salinan putusan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg kepada KUA Kecamatan Turi maupun para pihak. Kedua, seandainya pihak Y datang dan memberikan pengakuan ketika proses pemeriksaan perkara nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj bahwasanya sebelumnya telah terjadi perceraian pada tahun 1994 di Pengadilan Agama Lamongan yang sekaligus membubuhkan akta cerainya, maka sesuai hukum acara majelis hakim akan menolak permohonan izin cerai talak tersebut. Dikarenakan dalam hal ini berlaku asas nebis in idem. Ketiga, untuk perkara ghoib diharuskan ada surat keterangan ghoib dari kelurahan. Namun, ternyata juga tidak terdapat surat keterangan ghoib dari kelurahan. Keempat, dalam putusan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg adalah cacat formil dikarenakan hanya diperiksa oleh hakim tunggal dan panitera pengganti. Adanya ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum acara (cacat formil) pada putusan tersebut maka menurut peneliti bahwa putusan tersebut adalah batal demi hukum. Maka, antara dua putusan perceraian tersebut yang paling mengikat adalah putusan nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada lembaga terkait disarankan kepada: pertama, terhadap semua lembaga peradilan untuk perkara perceraian yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap hendaknya benar-benar mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Kedua, para pihak yang sudah melakukan rujuk secara hukum islam harus juga melaporkan kepada KUA dimana tempat mereka menikah. Ketiga, pihak KUA harus pro aktif dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Keempat, Lembaga Peradilan yang lebih tinggi agar segera tanggap terhadap adanya dua putusan perceraian yang sama-sama inkracht yang keduanya belum ada pembatalan putusan dari pihak manapun.