Analisis hukum Islam terhadap praktik topengan di PT.BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Safrida, Laily Nur (2018) Analisis hukum Islam terhadap praktik topengan di PT.BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Laily Nur Safrida_C92214149.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Topengan di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik”. Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana praktik topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Gresik. 2) Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap praktik topengan di PT. BPRS Lantabur Tebuireng kantor cabang Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lapangan tentang praktik topengan yang terjadi pada nasabah di PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik, kemudian dianalisis dengan hukum Islam yakni murabah}ah dan wakalah terhadap praktik topengan yang terjadi pada nasabah di PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik. Hasil penelitian ini, diperoleh informasi mengenai praktik topengan yang terjadi pada nasabah di PT BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik, yakni dengan akad murabah}ah dan wakalah. Dalam praktiknya nasabah datang ke BPRS untuk mengajukan pembiayaan untuk suatu barang atau kebutuhan, pengajuannya menggunakan data diri nasabah dan jaminan kepunyaan non-nasabah yang mana non-nasabah tersebut yang menggunakan uang pembiayaan. Dan nasabah dalam hal ini tidak mengutaran di awal pengajuan pembiayaan sehingga dalam kontrak tersebut tertera obyek yang dibutuhkan nasabah. Dalam hal ini akad murabah}ah diterapkan dalam praktik topengan tapi dalam kontrak obyek murabahah adakalanya nasabah tidak sesuai dengan praktiknya begitupun dalam akad wakalah, yang mana pada kontrak akad murabahah bi al-wakalah yang seharusnya wakalah untuk membeli barang yang dimaksud dengan uang pembiayaan tapi dalam praktiknya uang tersebut pindah kepemilikan sehingga yang menanggung kredit macet tersebut yaitu nasabah dan praktik topengan tersebut menimbulkan unsur gharar. Dalam hal ini akad murabah}ah bi al-wakalah masih belum sesuai karena pada praktiknya obyek dan sighat murabah}ah yang tercantum dalam akad berbeda dan penggunakan obyek tersebut berbeda juga pihak yang menggunakannya, begitu pun dalam wakalahnya yang mana dalam kontrak nasabah sebagai wakalah dalam pembelian barang yang dimaksud. Jika ditinjau dalam murabahah dari fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tidak tepat sebab dalam akad perjanjian murabahah tersebut pihak BPRS dan nasabah dalam surat perjanjian dan praktiknya berbeda dikarenakan obyek dan jaminan bukan milik nasabah tapi non-nasabah. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pihak BPRS Lantabur Tebuireng cabang Gresik sebaiknya mengganti akad baru (rescheduling) jika sudah diketahui itu praktik topengan. Dan lebih selektif dalam menganalisa pengajuan pembiayaan agar prinsip kehati-hatian dapat tercapai.