Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap konsep Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Main, Ahmad Zulal Abu (2018) Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap konsep Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Ahmad Zulal Abu Main_C85214032.pdf
Download (3MB) | Preview

Abstract

Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah konsep constitutional complaint dalam kewenangan mahkamah konstitusi, baik dalam tinjauan teori dalam ilmu hukum, maupun dalam tinjauan siyasah dusturiyyah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Sumber data yang digunakan yakni data bahan hukum primer dan sekunder. Teknik perolehan data dengan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui analogi induktif dan komparasi. Hasil penelitian memberikan dua kesimpulan, yakni pertama, dalam pandangan doktrin ilmu hukum, mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang berwenang mengadili perkara constitutional complaint. Hal ini sangat relevan dengan konsep negara hukum yang telah dianut, doktrin paham konstitusionalisme, bentuk pengujian konstitusional, serta fungsi, tugas dan wewenang mahkamah konstitusi. Kedua, konsep constitutional complaint juga relevan dengan siyasah dusturiyyah, meliputi definisi dan ruang lingkup siyasah dusturiyyah, perlindungan HAM dalam Islam, dan wilayah al-mazalim sebagai pengadil kesewenangan penguasa terhadap rakyat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para akademisi disarankan melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif. Serta memberikan formulasi yang tepat, agar konsep constitutional complaint memiliki grand desain yang jelas. Tentang bagaimanakah rumusan pengaturan yang tepat agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dan kewenangan antara lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman sehingga kekosongan hukum dapat teratasi dengan terobosan-terobosan hukum dan bukan terabasan-terabasan hukum.