Analisis maslahah terhadap larangan pemaaksaan hubungan seksual dalam pasal 8 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumaah tangga

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayah, Eni Nurul (2018) Analisis maslahah terhadap larangan pemaaksaan hubungan seksual dalam pasal 8 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumaah tangga. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Eni Nurul Hidayah_Watermark.pdf
Download (1MB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul ‚Analisis Maṣlahah Terhadap Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga‛ adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana substansi yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana analisis maslahah terhadap larangan pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal, dan disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan tujuan, hak dan kewajiban dalam perkawinan kemudian larangan pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 selanjutnya penulis menganalisis dengan teori maṣlaḥah. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, Substansi dari pemaksaan seksual yang terdapat pada pasal 8 yaitu Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, dan hubungan seksual sengan cara yang tidak disukai, hubungan seksual dengan memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cidera serta hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan komersial tertentu. Kedua, dari analisis larangan pemaksaan seksual dalam pasal 8 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu maslahah. Karena tidak adanya aturan dalam al-Qur’an dan al-Hadith. Dan juga telah memenuhi syarat-syarat maslahah yaitu terpeliharanya tujuan syariat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: Perlu adanya sosialisasi baik langsung maupun lewat media cetak dan elektronik terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta hak dan kewajiban, agar wanita lebih menyadari hak dan kewajibannya dimata hukum. Kepada para suami harus lebih memahami adanya aturan mengenai hak dan kewajiban dalam hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga guna mengetahui maksud dan tujuan dari adanya peraturan- peraturan tersebut sehingga menyadari bahwa pengertian, kasih sayang dan tanggung jawab diperlukan dalam membina rumah tangga, agar dapat memebangun fondasi yang kokoh dengan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah.