Tinjauan hukum pidana Islam terhadap percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli Narkotika: studi direktori Putusan Nomor 81/Pid.Sus/ 2016/PN.Skg

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Amrullah, Muhammad Rizki (2018) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli Narkotika: studi direktori Putusan Nomor 81/Pid.Sus/ 2016/PN.Skg. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Preview

Text
Muhammad Rizki Amrullah_C73214052.pdf
Download (4MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap percobaan pemufakatan jahat dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg? (2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg?. Data penelitian ini diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sengkang yang menjadi obyek penelitian. Adapun untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen. Kemudian dalam menganalisis data,penulis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir induktif, yaitu dengan cara memaparkan data dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan data yang ada. Dalam hal ini data tentang penerapan sanksi tindak pidana percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg kemudian dianalisa dengan menggunakan teori hukum pidana islam yaitu teori jarimah ta’zir. Hasil analisa dalam penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Skg tentang percobaan pemufakatan jahat dengan tanpa hak membeli narkotika tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun sementara hukuman minimum yang ada di dalam UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 114 ayat (1) yakni 5 tahun penjara. Kedua, dalam hukum pidana Islam kejahatan yang dilakukan oleh terdawa termasuk kategori jarimah ta’zir yang wewenangnya terletak pada penguasa. Ibnu Taimiyah berpendapat sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, seorang hakim harus mempertimbangkan berat ringannya kejahatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian diatas diharapkan bahwa para hakim dalam memberikan hukuman senantiasa sesuai dengan undang-undang agar terdapat suatu kepastian dan keadilan hukum. Untuk para penyalahguna narkotika, segeralah kembali kejalan kebaikan karena penggunaan narkotika termasuk perbuatan yang diarang oleh ajaran agama Islam maupun hukum positif di Indonesia.