Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di Kota Surabaya: Studi Implementasi Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fatah, Jasrika Fajarul (2019) Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di Kota Surabaya: Studi Implementasi Pasal 273 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel.

Text
Jasrika Fajarul Fatah_C93215062.pdf
Download (740kB)

Abstract

Penelitian yang berbentuk skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Jalan Rusak yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan di Kota Surabaya (studi implementasi Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)” ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan menurut Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yang sumber data nya diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan kajian pustaka. Alur pembahasan dari skripsi ini menggunakan deduktif yakni penulis membahas tentang teori konsep Hukum Pidana Islam terhadap Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana dan Hukuman yang selanjutnya membahas tentang teori pertanggungjawaban pidana, pemidanaan dalam hukum yang berlaku di Indonesia kemudian teori tersebut digunakan menganalisis permasalahan pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di kota Surabaya implementasi pasal 273 UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian di lapangan, praktik pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak yang menyebabkan kecelakaan belum diterapkan di wilayah Kota Surabaya meskipun sudah banyak kasus yang memungkinkan untuk adanya tindakan penegakan hukum. Berdasarkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu perbutan pidana, mampu bertanggungjawab, mempunyai bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf maka penyelenggara jalan dapat dikenakan hukuman berdasarkan pada Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009. Hukum pidana Islam menerapkan hukuman Ta’z i<r dalam permasalahan ini. Hal ini berdasarkan pendapat para ulama yang menyamakan permasalahan tentang kelalaian terhadap tanggungjawab yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dengan (Ma> jara majra al-khat}a’) yaitu keadaan yang disamakan dengan kekeliruan atau kelalaian. Pertanggungjawaban pidana penyelenggara jalan terhadap jalan rusak di Kota Surabaya menurut Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009, penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana yang berlaku sesuai pasal tersebut karena telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana islam penyelenggara jalan dapat dikenakan hukuman takzir dengan dasar pendapat para ulama yang menyamakan dengan kesalahan (Ma> jara majra al-khat}a’). Penegakan hukum harus diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga akan tercipta rasa keadilan didalam masyarakat.