Analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wardhah, Izmi (2019) Analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Izmi Wardhah_C93215061.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid/Sus/2018/Pn.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking”, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana putusan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid/Sus/2018/Pn.Tlg tentang Sanksi Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking. Penulis mengkaji dan meneliti dengan metode kepustakaan (library research) data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan wawancara kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir induktif, yaitu menjelaskan putusan pengadilan terlebih dahulu, kemudian dianalisis menurut Hukum Pidana Islam.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim merupakan penjatuhkan pidana denda dibawah minimal khusus ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 58/Pid.Sus/2018/Pn.Tlg tentang tindak pidana memperdagangkan manusia ini menurut Hukum Pidana Islam termasuk al-ishtirāk fi al-jarīmah atau jarīmah penyertaan zina yang dijatuhi hukuman ta’zīr, karena pelaku tindak pidana ini adalah sebagai perantara zina bukan pezinanya. Sejalan dengan kesimpulan diatas, bagi pihak aparat penegak hukum terutama Hakim yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara hendaknya memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diharapkan tidak akan terulang kembali kejahatan yang sama.