Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 terhadap jual beli buku di Kampung Ilmu Jl. Semarang Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Apriliana, Marta Mega (2019) Analisis hukum Islam dan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 terhadap jual beli buku di Kampung Ilmu Jl. Semarang Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Marta Mega Apriliana_C92215117.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No.28 Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Buku Di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya” ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik jual beli buku di kampung ilmu jl.Semarang Surabaya, 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan undang-undang no.28 tahun 2014 terhadap jual beli buku di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, Pertama, Pengumpulan data, yang terdiri dari (observasi, wawancara dan dokumentasi), langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian, dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli buku bekas di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya sudah sesuai mekanisme dan praktik jual beli yang berlaku pada umumnya yaitu dengan adanya penjual, pembeli, barang yang menjadi obyek, dan shighat. Dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014, jual beli buku bekas yang ada di Kampung Ilmu Jl.Semarang Surabaya tersebut diperbolehkan, namun untuk buku baru yang digandakan tanpa izin menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tidak diperbolehkan karena merugikan pemegang hak cipta. Maka jual beli itu harus dihentikan sesuai dengan teori Sadd Adh Dhari’ah, karena apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemafsadatan yaitu kerugian yang besar. Dengan adanya kesimpulan tersebut, maka dibutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi untuk masyarakat sekitar untuk tidak selalu menggunakan dan membeli barang-barang bajakan dan agar kehidupan masyarakat lebih baik. Untuk pemerintah dan pihak yang bersangkutan agar bekerjasama untuk memberantas barang-barang bajakan yang beredar bebas di pasaran, karena itu sangat merugikan bagi pihak-pihak pemegang hak cipta.