Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Paid Promote pada Akun Instagram @PSMUINSA

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saripudin, Agus (2019) Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Paid Promote pada Akun Instagram @PSMUINSA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Agus Saripudin_C92215078.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Paid Promote Pada Akun Instagram @psmuinsa ini, bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana praktik Paid Promote pada akun Instagram @psmuinsa dan Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik Paid Promote pada akun Instagram @psmuinsa. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (Field research), dengan menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan teknik observasi lapangan secara langsung, berupa wawancara tehadap para pihak terkait serta dokumentasi yang berkenaan dengan data yang selanjutnya di tinjau dari Hukum Islam yang dalam hal ini penulis menggunakan teori ijarah untuk kemudian di tarik sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian menyimpulkan, bahwa praktik Paid Promote atau iklan berbayar yang di tawarkan oleh panita pada akun instagram @psmuinsa menggunakan akad Ija@rah. Admin @psmuinsa sebagai (mu’jir) dan yang menyewa jasa Paid Promote adalah (musta’jir). Praktik Paid Prmote tersebut belum terlaksana dengan baik. karena, belum memenuhi syarat dan ketentuan yang ditawarkan kepada para konsumen. Postingan yang seharusnya sesuai dengan yang di promosikan tidak dijadikan satu postingan dengan produk yang sama. Menurut hukum islam, praktik tersebut belum memenuhi rukun dan syarat akad Ijarah. Karena dalam praktinya ada pihak yang di rugikan. Di dalam Islam dijelaskan apabila salah seorang di antara kedua orang yang berakad kemudian salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap batal. Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada pihak pembuat jasa Paid Promote kepada panitia dan admin @psmuinsa agar sebelum membuka jasa tersebut harus memberikan ketentuan tertulis maupun kesepakatan Bersama dengan seluruh panitia agar jasa yang di tawarkan tidak membohongi konsumen. Dan bagi konsumen harus lebih kritis atas kelalaian-kelalain pembuat jasa Paid Promote agar tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang.