Tinjauan Fiqh SiyaSah Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelayanan Publik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Huroiroh, Ernawati (2019) Tinjauan Fiqh SiyaSah Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelayanan Publik. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ernawati Huroiroh_C95216103.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pelayanan Publik” ini bertujuan untuk: (1) mengetahui rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI, (2) menganalisis dari perspektif hukum tata negara di Indonesia, dan (3) menganalisis dari perspektif hukum tata negara Islam.Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan mengeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan fenomena yang bersangkutan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, produk hukum yang merupakan akibat dari pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan publik ialah berupa Rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menuntut ataupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun hanya sebatas memberikan Rekomendasi kepada Instansi untuk melakukan Self-Correction. Sifat dari Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman tersebut tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan untuk dieksekusi. Hal ini kemudian mengakibatkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara. Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan pemberian sanksi bagi instansi yang tidak menjalanakan Rekomendasi Ombudsman langsung oleh Ombudsman sehingga memperjelas kedudukan hukum Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.