Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak: studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/PID.SUS/2018/PN.SBY

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Adifkiardha, Febrian Dwi (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak: studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/PID.SUS/2018/PN.SBY. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Febrian Dwi Adifkiardha_C03215014.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan hukuman pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam pada pertimbangan hukum hakim pada penjatuhan hukuman tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak dalam putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui kajian berupa dokumentasi dan kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara yang mengacu pada unsur dari pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 UU No 21 tahun 2007 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak. Putusan tersebut tidak sesuai dikarenakan hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun padahal dalam pasal 17 UU No 21 tahun 2007 seharusnya hukuman yang dijatuhkan ditambah 1/3 menjadi minimal 4 (empat) tahun. Kedua, dalam tinjauan hukum pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa ta’zi>r karena tindak pidana perdagangan orang tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Quran dan Hadis. Maka hukuman bagi terdakwa disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 2 ayat (1) jo pasal 17 yaitu pidana penjara dan denda. Berhubungan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada aparatur penegak hukum untuk selalu meningkatkan dan bersinergi dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang terutama hakim yang diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada agar tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat serta kemaslahatan bersama.