Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fahlebi, Muhammad Haidar (2019) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Haidar Fahlebi_C93215106.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39102

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Di Luar Perkawinan Dalam Keadaan Tidak Berdaya” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana sanksi tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya dalam putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw tentang sanksi tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya? Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading) yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan cara dokumentasi. kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Sdw hakim memberikan hukuman berupa penjara selama 6 (enam) tahun. Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan pasal yang berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan empat dakwaan yaitu Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 290 ayat (1) KUHP, tetapi hakim memilih mempertimbangkan Pasal 286 KUHP, dalam hal tersebut Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Kedua, Berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam perbuatan terdakwa dihukumi dengan hukuman hudud sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut termasuk jarimah zina dan kewenangan hakim hanya sebatas mengadili perkara yang telah dibuktikan, dan hakim hanya berwenang untuk menjalankan hukuman yang telah ditetapkan tanpa menambah maupun mengurangi, menghapus maupun menunda pelaksanaannya. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tentang tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dalam keadaan tidak berdaya mendapatkan hukuman hudud.