Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) terhadap UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Cahyono, Aji (2020) Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) terhadap UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Aji Cahyono_D91216047.pdf
Download (2MB)

Abstract

Dalam fenomena pengesahan UU. No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren masih menjadi polemik perbedaan pandangan antara Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menjadi suatu pokok kajian terkhusus demi perkembangan pesantren di Indonesia. karena dengan adanya UU No.18 tahun 2019 tentang pesantren menjadi legal formal bagi pesantren di Indonesia. memang hal ini secara realitanya bahwa ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai corak paradigma yang berbeda. Dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren disahkan pada periode 2014 – 2019. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui keberagaman pendapat dari dua ormas Islam terbesar di Indoensia dengan adanya uu no. 18 tahun 2019 tentang pesantren. adapun yang lebih khusus tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan persepsi Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap UU. No. 18 tahun 2019 tentang pesantren di Indonesia. Dalam hasil penelitian ini adalah bahwasanya terjadi perbedaan pandangan antara Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama lebih menitik beratkan pada pelaksanaan fungsi pesantren yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, dan juga eksistensi pesantren dapat di akui oleh pemerintah. Sedangkan muhammadiyah mempunyai pandangan bahwa dalam pasal 1 ayat (2) yang pengertian pesantren yang hanya mencerminkan pada 2 jenis pesantren yaitu kitab kuning dan pola pendidikan mua’limin. Dalam hal ini mempunyai pandangan bahwa undang – undang ini masih belum mengakomodir kepentingan dari corak pesantren dari ormas lain.