Analisis hukum pidana islam terhadap penegakan hukum pada pasal 291 uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: studi kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mutmainah, Siti (2020) Analisis hukum pidana islam terhadap penegakan hukum pada pasal 291 uu no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: studi kasus tidak menggunakan helm oleh pengendara motor pada konvoi suporter Persebaya di wilayah hukum Polsek Benowo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Siti Mutmainah_C03216050.pdf
Download (3MB)

Abstract

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan observasi. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah wawancara terhadap jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Surabaya dan Polsek Benowo Surabaya. Adapun data sekundernya yaitu buku-buku hukum, jurnal serta Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori penegakan hukum, teori hukum pidana positif dan teori hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal penegakan hukum, kepolisian Satlantas Polres Surabaya dan Polsek Benowo Surabaya tidak melakukan upaya penilangan dan teguran terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum lalu lintas oleh suporter Persebaya. Namun, secara umum dan dalam situasi dan kondisi tertentu kepolisian hanya mengambil langkah aman, dan tidak melakukan penilangan dan lebih bersifat mengamankan saja. Selanjutnya berkaitan dengan upaya dalam menertibkan para pelanggar polisi menggunakan upaya sosialisasi, himbauan dan sosialisasi melalui spanduk. Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana Islam untuk pelanggar lalu lintas adalah hukuman takzir. Jenis hukuman berat dan ringannya hukuman ditentukan oleh pemerintah atau hakim yang memperhatikan, menimbang, dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kemaslahatan umat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas disarankan; Pertama, hendaknya pihak penegakan hukum berpegang pada peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah berlaku. Dan juga, tetap berlaku adil bagi masyarakat. Kedua, hendaknya para pelanggar juga mempunyai kesadaran hukum dalam berkendara di jalan demi keselamatan.