Tinjauan undang-undang nomor 11 tahun 2012 dan hukum acara pidana islam terhadap penerapan upaya hukum diversi anak berkonflik dengan hukum : studi Putusan No. 7/Pid.sus-Anak/2018/PN Bar

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Habibah, Sunaring AIsyah (2020) Tinjauan undang-undang nomor 11 tahun 2012 dan hukum acara pidana islam terhadap penerapan upaya hukum diversi anak berkonflik dengan hukum : studi Putusan No. 7/Pid.sus-Anak/2018/PN Bar. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Sunaring Aisyah Habibah_C93216151.pdf
Download (615kB)

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah analisis kualitatif melalui pendekatan normatif yang menggunakan kepustakaan sebagai objek penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dari sumber data berupa dokumen, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pembahasan deduktif yang membahas keterlibatan anak di dalam tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Islam dan Hukum Positif yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bar. adalah salah satu putusan yang kurang tepat dalam penerapan upaya hukum diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hakim memutuskan dalam putusannya bahwa anak sudah dapat menanggung beban hukum dan diversi hanya sebagai rekomendasi dari balai pemasyarakatan, padahal diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah salah satu upaya hukum yang wajib dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum pidana di bawah tujuh tahun; kedua, dalam hukum acara pidana islam upaya hukum diversi tidak dijelaskan karena dalam hukum islam seorang anak yang belum mukallaf terbebas dari hukuman. Diversi dalam hukum acara pidana islam relevan dengan teori qiṣās diyat dan teori al-s}ulh. Namun, jika diversi disamakan dengan qiṣās diyat tentunya diversi dalam islam tidak dapat diterapkan. Karena qiṣās diyat termasuk dalam hukuman pokok. Diversi dapat direlevansikan dengan teori al-s}ulh yang pada intinya mengutamakan jalan perdamaian sehingga anak juga mendapatkan keadilan restoratif.Sedikit saran yang dapat disampaikan penulis, diharapkan penegak hukum mampu menjalankan tugas dan wewenangnya lebih baik lagi, menjalankan roda hukum yang telah diamanatkan undang-undang, agar Das Solen dan Das Sein berjalan sama yakni kesamaan antara aturan yang ada dengan penerapan, terutama terhadap peradilan anak yang membutuhkan perhatian khusus yang juga harus mempertimbangkan banyak hal.