Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 63/puu-xv/2017 tentang kuasa wajib pajak terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wulandari, Fitriyah (2020) Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 63/puu-xv/2017 tentang kuasa wajib pajak terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fitriyah Wulandari_C95216106.pdf
Download (2MB)

Abstract

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) yang meneliti dari sumber pustaka yang dianggap relevan dengan menggunakan sumber data putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian. Hasil penelitian menerangkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 tentang Kuasa Wajib Pajak terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak menyebutkan bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam mengatur dan menentukan persyaratan, pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa, pemohon sebagai Kuasa dalam menjalankan profesi sebagai Kuasa Hukum yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Telah menimbulkan sengketa dikarenakan kewenangan Menteri Keuangan yang memiliki kedudukan Superior dibandingkan Wajib Pajak atau Kuasa. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan berdasarkan analisa Fiqh Siyasah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017. tentang Kuasa Wajib Pajak terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, menerangkan bahwa putusan ini mengarah pada Fiqh Siyasah Dusturiyah karena merupakan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif yang berbicara mengenai hak-hak kemaslahatan umat. Putusan Mahkamah Konstitusi masuk kedalam sultha qoda’iyyah yang berfungsi sebagai pembuat dan penguji perundang-undangan. Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwa dalam rangka pemberian Kuasa Wajib Pajak, pihak pembuat undang-undang perpajakan harus mempertimbangkan dan menetapkan secara jelas terkait persyaratan bagi orang yang bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak atau Advokat, baik secara syarat administratif maupun kompetensi.