Analisis hukum Islam dan hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan Agama nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Mgt tentang perlawanan atas eksekusi hak tanggungan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zulfa, Indana (2020) Analisis hukum Islam dan hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan Agama nomor 0319/Pdt.G/2018/PA.Mgt tentang perlawanan atas eksekusi hak tanggungan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Indana Zulfa_C92216165.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau penulusuran bahan pustaka (library research) dan menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu berisi tentang pemaparan data yang telah ditemukan sehingga memperoleh suatu gambaran untuk menjawab, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pola pikir deduktif, dimana menggunakan teori tentang akad murabahah dan undang-undang mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Hasil penelitian bahwa penjualan barang jaminan hak tanggungan akad murabahah dengan sistem lelang (bai’ muzayyadah) di PT. Bank Mega Syariah Madiun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun yang disebabkan debitur melakukan wanprestasi sudah sesuai dengan prosedur dan hukum acara perdata. Ketika pemenang lelang ingin menguasai objek lelang, maka pemenang lelang mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Magetan, yang kemudian terdaftar dalam No. 0001/Pdt.Eks/2018/PA.Mgt. Setelah surat pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi pada objek lelang tersebut diberikan kepada keluarga debitur (orang ketiga) yang menempati objek lelang, mereka melakukan perlawanan atas eksekusi hak tanggungan, kemudian Para Pelawan mengajukan perlawanan di Pengadilan Agama Magetan dengan dalil gugatan tidak mengetahui adanya pelelangan pada objek lelang. Setelah terjadi pemeriksaan maka pihak Pengadilan Agama memutuskan bahwa menerima perlawanan Para Pelawan dan menyatakan bahwa Para Pelawan merupakan Pelawan yang tidak benar dan tidak harus dilindungi hak-haknya. Putusan tersebut sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014, Herzein Inlandsch Reglement (HIR) dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014. Oleh karena adanya putusan dari Pengadilan Agama Magetan tersebut, terlawan/pemenang lelang bisa mengeksekusi objek lelang berupa hak tanggungan melalui Pengadilan Agama Magetan.
Berdasarkan pernyataan diatas, setiap perkara sengketa ekonomi syariah termasuk eksekusi hak tanggungan, Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikannya, jika dalam eksekusi terjadi perlawanan baik dari tereksekusi atau orang ketiga maka diajukan juga ke Pengadilan Agama setempat, dan ketika Pelawan mengajukan perlawanan seharusnya sudah menyiapkan bukti-bukti perlawanan yang kuat.