Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Insersi Pendidikan Anti Korupsi: studi kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fariska, Syalsabila Fauziyyah (2021) Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Insersi Pendidikan Anti Korupsi: studi kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Syalsabila Fauziyyah Fariska_I71216077.pdf
Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Dan mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi non partisipasif, wawancara semiterstuktur dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan mengacu pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2019, yang dimana penenaman nilai-nilai anti korupsi diinsersikan (disisipkan) dalam tiga mata pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling. Selanjutnya yang menjadi faktor pendukung implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan adalah sarana dan prasarana sekolah yang memadai, komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua lembaga yang terlibat, partisipasi aktif siswa, regulasi atau panduan pelaksanaan implementasi insersi pendidikan anti korupsi yang jelas, media dan metode pembelajaran yang menarik, adanya workshop berjenjang yang dilakukan oleh dinas pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada guru dan kepala sekolah, penerapan sudah dilakukan oleh semua guru dan tidak ada perbedaan materi yang disampaikan antar satu guru dengan guru yang lain. Kemudian terkait dengan faktor penghambat dalam implementasi insersi pendidikan anti korupsi di SMP Negeri 1 Lamongan adalah minimnya kesadaran siswa, latar belakang atau kondisi keluarga yang kurang mendukung, lingkungan sosial dan pergaulan yang kurang baik, membutuhkan waktu ekstra bagi guru untuk memahami dan mengsinkronkan materi anti korupsi dan materi mata pelajaran yang diampu, adanya pemberitaan di madia yang kontadiktif dengan yang disampaikan oleh guru.