This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Irawan, Hesti Okta (2020) Tinjauan fiqih siyasah terhadap peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](http://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Hesti Okta Irawan_C95216068.pdf Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, teori hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, serta yurisprudensi. pendekatan penelitian menggunakan penelitian perundang- undangan (statute approach). Data diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan hukum islam. Hasil penelitian ditemukan bahwa Negara sedari awal telah memberikan jaminan perlindungan anak melalui undang-undang Perlindungan Anak, namun pada realitasnya undang-undang Perlindungan Anak dianggap tidak efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksul terhadap anak. Argumentasi ini kemudian menjadi salah satu faktor pendorong Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang memberikan landasan hukum bagi penerapan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah salah satunya yang menjadi Objek Pengujiannya. Dimana di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukanya tidak lepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Presiden selaku Kepala Pemerintahan, DPR ataupun DPD sebagai wakil rakyat di daerah. Di dalam Islam, seorang kepala negara diberi otoritas yang begitu luas termasuk dalam menetapkan suatu aturan atau kebijakan. Namun dengan demikian, pengambilan suatu keputusan oleh seorang kepala negara tidak boleh menyalahi aturan agama. Adapun dilihat dari Aspek Formiil, Perppu dianggap sebagai Langkah yang terlalu dini juga tidak tepat oleh Presiden tanpa melalui Kajian serta memanfaatkan Hak Preoregatif penilaian Subjektiv. Dari sisi Materinya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dianggap Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atas Hak untuk meneruskan keturunan dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan tindakan yang merendahkan martabat. Penulis berharap sesuai asas pembentukam perundang-undangan yang baik, seharusnya undang-undang yang akan dibentuk benar-benar demokratis dengan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, serta berpegang pada Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum. Kepada eksekutif maupun legislatif agar selalu menghasilkan undang- undang yang efektif, melindungi rakyat dan jangka panjang agar tidak banyak undang-undang yang di Juducial Review di Mahkama Konstitusi.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Anak | ||||||||
| Keywords: | Perlindungan Anak; Anak; pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak; Undang undang perlindungan anak. | ||||||||
| Divisions: | Program Magister > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Hesti Irawan | ||||||||
| Date Deposited: | 18 Jun 2021 02:04 | ||||||||
| Last Modified: | 18 Jun 2021 02:04 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/48070 |
Actions (login required)
 |
View Item |
