Analisis hukum islam dan fatwa DSN No 112/DSN/MUI/IX/2017 terhadap sewa menyewa sawah bayar mburi: studi kasus di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Farahana, Fidha (2021) Analisis hukum islam dan fatwa DSN No 112/DSN/MUI/IX/2017 terhadap sewa menyewa sawah bayar mburi: studi kasus di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fidha Farahana_C92217138.pdf
Download (3MB)

Abstract

Hasil penelitian skirpsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research) di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode kualitatif analisa deskriptif memakai pola pikir deduktif. Adapun alur dari analisis tersebut yaitu penelitian yang berdasarkan pada teori tentang ijarah yang kemudian akan dihubungkan dengan kegiatan yang ada di lapangan yaitu tentang Sewa Menyewa Sawah Bayar Mburi di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : pertama, Sewa Menyewa Sawah Bayar Mburi di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo merupakan sewa menyewa sawah yang pembayarannya dibayar ketika akhir atau ketika sudah panen dengan pembayaran menggunakan uang dan bagi hasil. Kedua, menurut hukum islam dan Fatwa DSN No 112/DSN/MUI/IX/2017 tentang ijarah bahwa pelaksanaan sewa menyewa sawah bayar mburi di Desa Kedung Boto diperbolehkan karena sesuai dengan syarat dan rukunnya ijarah. Akan tetapi dalam pelaksanannya masyarakat desa Kedung Boto masih ada beberapa pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar upah sesuai dengan jumlah dan tenggang waktu yang sudah ditentukan ketika perjanjian dilaksanakan. Hal tersebut melanggar hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak dan dapat diindikasikan dalam kategori ingkar janji yang sesuai dengan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak yaitu orang yang mempunyai sawah (Mu’jir) dan orang yang menyewa sawah (Musta’jir) agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan dan tidak ada pihak yang dirugikan.