Analisis Fiqh Siyasah terhadap penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima di Jawa Timur menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Loyaliza, Zaza Rezandrine (2021) Analisis Fiqh Siyasah terhadap penataan lokasi dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima di Jawa Timur menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Zaza Rezandrine Loyaliza_C04217036.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penulis tidak memihak manapun, baik pemerintah maupun pedagang kaki lima. Hanya menganalisa fakta yang terjadi di lapangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tidak sepenuhnya diterapkan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Jawa Timur, karena Gubernur maupun Walikota dalam menggusur, menata, maupun memberdayakan pedagang kaki lima sering kali merasa kebingungan dan kualahan akibat perilaku nekat dari para pedagang kaki lima yang kurang mengindahkan ketertiban serta kebersihan lokasi berdagang. Dari para pedagang kaki lima pun juga tidak sepenuhnya mendapatkan hak mereka, tidak melaksanakan kewajiban mereka, bahkan masih ada yang melakukan pelanggaran dalam melakukan kegiatan berdagang. Hanya pedagang kaki lima tertentu saja yang mengindahkan penataan dari pihak pemerintah, karena memang dipantau dan diberi arahan dengan baik. Dalam teori Fiqh Siya<sah, konsep wazi<r at-tafwidh merupakan dimana seorang pembantu khilafah memiliki wewenang untuk membantu menindaklanjuti urusan pemerintahan, apabila seorang khalifah tidak memungkinkan untuk menata serta memberdayakan pedagang kaki lima secara langsung, maka wewenang tersebut dimiliki oleh seorang wazir. Yang mana wazir dalam skripsi ini merupakan Menteri Dalam Negeri juga Gubernur maupun Bupati atau Walikota yang berwenang melakukan penataan lokasi serta pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima di wilayah kekuasaannya.
Sejalan dengan kesimpulan diatas, bahwasanya dibutuhkan aksi dari Gubernur maupun Walikota yang bisa menata dan memberdayakan pedagang kaki lima sesuai dengan pedoman yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, untuk mewujudkan tatanan kota yang rapi, kebersihan lingkungan, serta sentra-sentra wisata kuliner yang lokasinya tidak sepi sehingga pedagang kaki lima tidak merasa rugi dengan adanya relokasi.