Studi Komparasi Pencatatan Perkawinan Dalam Muslim Family Laws Ordinance Pakistan Tahun 1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nisa, Ina Afrina Faiqotun (2022) Studi Komparasi Pencatatan Perkawinan Dalam Muslim Family Laws Ordinance Pakistan Tahun 1961 dan Sistem Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ina Afrina Faiqotun Nisa_C71218061.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau library research. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka data diolah dengan metode editing dan organizing. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis isi mengingat penelitian ini merupakan kajian teks. Analisis isi adalah metode untuk mengumpulkan, mengkategorikan serta menganalisis isi dari sebuah teks yang terdapat dalam dokumen atau bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian. Penulis menggunakan pola pikir deduktif saat menganalisis data. Pola pikir deduktif yaitu cara berpikir yang yang diambil dari pernyataan umum untuk kemudian ditarik konklusi atau kesimpulannya menjadi hal khusus. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pencatatan perkawinan dalam Muslim Family Laws Ordinance 1961 Pakistan dan Sistem Hukum Perkawinan Islam di Indonesia meliputi hukum pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan dan sanksi bagi yang tidak mencatatkan perkawinan. Kemudian ditemukannya persamaan dan perbedaan antara pencatatan perkawinan di Pakistan dan di Indonesia. Adapun persamaannya meliputi sumber hukum, hukum pencatatan perkawinan, tujuan dan model reformasi pembaharuan hukum perkawinan Islam. Adapun perbedaannya meliputi sistem hukum, regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan, pengaruh mazhab dalam pembentukan hukum perkawinan dan sanksi hukum bagi yang tidak mencatatkan perkawinan. Ke depannya, Penulis berharap kepada pemerintah untuk selalu memperbaharui ketentuan pencatatan perkawinan sesuai dengan perkembangan zaman agar pelaksanaanya senantiasa relevan dan tetap mengutamakan prinsip-prinsip syari’at Islam, menghindari kemafsadatan dan mengutamakan kemashlahatan.