Alternatif hukuman pengganti pidana denda terhadap anak pelanggar lalu lintas dalam perspektif penologi dan hukum pidana Islam: studi putusan nomor 1/pid.sus-anak/2022/Pt. Sby

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Afizal, Mhd. Deni (2023) Alternatif hukuman pengganti pidana denda terhadap anak pelanggar lalu lintas dalam perspektif penologi dan hukum pidana Islam: studi putusan nomor 1/pid.sus-anak/2022/Pt. Sby. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mhd. Deni Afrizal_C73219061.pdf
Download (2MB)

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diperalakukan secara manusiawi dalam menjatuhkan pidana. Anak korban juga haruslah mendapatkan perhatian ketika berhadapan dengan hukum. Dalam hal anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dikenakan pidana pasal 310 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun dalam proses peradilannya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Skripsi menjawab beberapa permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah: 1. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap putusan Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby? Dan 2. Bagaimana analisis penologi terhadap Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby? 3. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Alternatif sanksi pengganti pidana denda untuk anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/Pt. Sby? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua model pendekatan yaitu pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi pustaka (library research). Untuk menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan logika deduktif dengan model silogisme, yang mana premis mayor merupakan aturan hukum dan premis minornya adalah fakta hukum. Kemudia ditariklah sebuah kesimpulan. Berdasarkan pemidanaan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa : pertama, Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus mempertimbangkan segala segi aspek yang menyangkut anak, mulai dari keadaan anak, keluarga, lingkungan dan laporan masyarakat setempat. Sanksi yang diberikan kepada anak berupa sanksi pidana dan tindakan. Akan tetapi dalam penerapan sanksi tersebut harus berbeda dengan orang dewasa. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak . Kedua, Falsafah pemidanaan anak anak harus mengandung nilai-nilai pancasila dan asas kepentingan bagi anak. Perlindungan diberikan bukan hanya kepada anak pelaku akan tetapi anak korban juga. Kedua belah pihak harus mendapatkan hak-haknya dan melakukan kewajiban yang telah dibebankan.. Ketiga,Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikenakan hukuman (uqubah) tetapi bisa saja ta’zir dalam berupa peringatan dan pembinaan. konsep pemidanaan terhadap anak dalam hukum Islam juga mengedepankan kepentingan anak. Menyarankan kepada penegak hukum alangkah baikmnya dalam menangani perkara anak diharapkan lebih bijaksana. Hukuman yang dijatuhkan pun harus memperhatikan kemaslahatan anak anak. Dikarenakan psikologi anak yang belum stabil dikhawatirkan menimbulkan trauma dimasa yang akan datang. Dan Untuk seluruh elemen masyarakat agar lebih meningkatkan rasa peduli dan kasih sayang terhadap anak. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan buruk apapun karena anak merupakan aset masa depan suatu bangsa.