Analisis restorative justice sebagai upaya penanggulangan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I Surabaya

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nasrotullah, Elica (2023) Analisis restorative justice sebagai upaya penanggulangan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I Surabaya. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Elica Nasrotullah_C77219021.pdf
Download (10MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Restorative Justice Sebagai Upaya Penanggulangan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.” Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian suatu tindak pidana tersebut dengan restorative justice dapat menjadi upaya penanggulangan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya serta apakah yang menjadi faktor pengahambat pelaksanaan restorative justice di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang mengacu kepada bagaimana implementasi suatu peraturan yang ada pada praktiknya. Dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaaan, studi arsip, dokumen dan lainnya. Kemudian analisis penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dan dianalis dengan menggunakan analisa deskriptif agar dapat ditarik kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa, Pertama penerapan restorative justice di Lapas Kelas I Surabaya tidak optimal terbukti dengan kelebihan kapasitas yang sangat signifikan, menurut data Lapas Kelas I Surabaya telah terjadi kelebihan kapasitas sebesar 68% pertanggal 09 Januari 2023. Dibuktikan dengan jumlah kapasitas warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas I Surabaya adalah 1.050 hunian namun diisi sebanyak 1.730 narapidana. Kedua, ada 5 faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya restorative justice bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, yaitu narapidana residivis, tidak mengetahui proses restorative justice, tidak ada proses damai di kepolisian hingga berkas naik ke kejaksaan, melaksanakan perjanjian damai dengan materai namun tetap ditahan, dan korban tidak mau berdamai. Serta faktor yang menghambat penerapan konsep restorative justice dalam upaya mengurangi overcapacity lapas adalah faktor hukum, yaitu belum adanya undang-undang nasional yang mengatur penggunaan restorative justice melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam perkara pidana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik saran dari penulis bahwa untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lembaga pemasyarakatan terdapat bentuk hukuman lain sebagai alternatif dari pidana penjara dengan restorative justice dapat berupa pidana pengawasan atau percobaan, pidana kerja sosial dan pidana denda atau kompensasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Serta diperlukan pembentukan hukum nasional yang secara umum mengatur tentang penerapan restorative justice sehingga dapat berjalan dengan maksimal agar peraturan tentang restorative justice tidak tersebar dalam berbagai instrument hukum yang lain.