Analisis fiqh siyasah dusturiyyah terhadap putusan mahkamah agung no. 28 P/HUM/2021 terkait hak uji materil peraturan pemerintah no.99 tahun 2012

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ridwan, Moh. (2022) Analisis fiqh siyasah dusturiyyah terhadap putusan mahkamah agung no. 28 P/HUM/2021 terkait hak uji materil peraturan pemerintah no.99 tahun 2012. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Moh. Ridwan_C94218087 FIX.pdf
Download (1MB)

Abstract

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandang relevan dengan menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan hukum lainnya. Selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teori siyasah dusturiyyah dan siyasah qadaiyah untuk ditarik sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan salah satu kebijakan yang memberikan dampak yang baik terhadap upaya penanggulangan tindak pidana yang dikategorikan khusus di Indonesia. Tetapi Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 melalui Uji Materil (Judicial Riview) terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Alasan dari Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini salah satunya adalah untuk menyamaratakan status hak (Remisi) pemotongan masa tahanan bagi seluruh terpidana diberbagai tingkat kasus. Padahal didalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur, bahwa pembinaan dilakukan berdasarkan penggolongan, salah satunya: tindak kejahatan. Dalam kajian dusturiyah bahwa berdasar pada kaidah, yang mana kaidah disini meletakkan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan untuk manusia. Oleh sebab itu siyasah dusturiyah qada’iyyah juga sejalan dengan Al-quran bahwa PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut merupakan salah satu jalan melahirkan keadilan. Sebab didalamnya membedakan hak yang didapat oleh pelaku kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa. Perlu adanya pertimbangan hukum yang kuat dalam terjadinya perubahan terhadap suatu perubahan mengenai peraturan mengenai pemberian remisi terhadap narapidana, Sebab lahirnya PP Nomor 99 Tahun 2012 tersebut secara yuridis dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum mengenai persoalaan pelaksanaan hak warga binaan dalam lembaga permasyarakatan