Tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap peran pemerintah desa dalam pengelolaan Badan usaha milik desa

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Trisnawati, Dinda Ayu (2023) Tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap peran pemerintah desa dalam pengelolaan Badan usaha milik desa. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dinda Ayu Trisnawati_C04219012.pdf
Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Dewi Pandawa, Desa Ponokawan, Krian, Sidoarjo)”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, pertama Bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa?. Kedua bagaimana analisis fiqh siyasah maliyah terhadap peran pemerintahan desa dalam pengelolaan BUMDes Dewi Pandawa?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiological jurisprdence, dimana peneliti berpartisipasi secara langsung dalam mengamati focus permasalahan diruang lingkup pengelolaan BUMDes dan keuangan desa. Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian yang memfokuskan pada problema yaitu kesenjangan antara law in book dan law in action, penelitian ini merujuk pada peraturan pada peraturan yang tertulis untuk kemudian dikaji penerapan dilapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah Desa Ponokawanyang sesuai dengan sistem bahwa pemerintah desa hanya sebagai penasehat tanpa adacampur tangan yang lebih dalam pengelolaan BUMDes.Peran pemerintah desa adalahberhak mendirikan sebuah BUMDes. Tinjauan dalam perspektif fiqh siyasah adalahdianalisis menggunakan fiqh siyasah maliyah termasuk dalam kategori Baitul Mal karena pada zaman Rasulullah mendirikan Lembaga keuangan untuk mengatur pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran kekayaan negara. Jadi peran BUMDes untuk membantu perekonomian masyarakat melalui unit perdagangan dan jasa.