Problematika pengalihan jabatan sekretaris desa yang melanggar norma kesusilaan: studi kasus di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kusniawati, Dwi (2023) Problematika pengalihan jabatan sekretaris desa yang melanggar norma kesusilaan: studi kasus di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Dwi Kusniawati_05020420030.pdf Download (4MB)
	Text Dwi Kusniawati_05020420030_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 12 February 2027. Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Problematika Pengalihan Jabatan Sekretaris Desa Yang Melanggar Norma Kesusilaan (Studi Kasus di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan). Skripsi ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik pengalihan jabatan sekretaris desa yang melanggar norma kesusilaan di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, serta bagaimana tinjauan hukum positif dan Fiqh Siyāsah terhadap praktik pengalihan jabatan sekretaris desa yang melanggar norma kesusilaan di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Skripsi ini menggunakan salah satu jenis penelitian yuridis empiris yang didapat langsung dari responden, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi langsung dengan masyarakat Desa Plintahan. Kemudian data tersebut digunakan untuk menganalisis terkait bagaimana pengalihan jabatan sekretaris desa yang melanggar norma kesusilaan berdasarkan hukum positif dan juga berdasarkan Fiqh siyāsah. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa sekretaris desa yang melanggar norma kesusilaan mendapat pengalihan jabatan dari sekretaris desa menjadi kaur perencanaan tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015. Sedangkan jika kita melihat dari segi perspektif fiqh siyāsah dalam hal proses melakukan pengalihan jabatan (mutasi) belum begitu dijelaskan secara rinci tentang bagaimana sistem dan mekanisme tetapi dalam hal melakukan pengalihan jabatan (mutasi) diperbolehkan asal dengan tujuan yang jelas demi kemaslahatan umat dan pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya kesimpulan tersebut maka penulis berharap untuk aturan yang berkaitan dengan pengalihan jabatan (mutasi) bisa jelas dan rinci, meskipun pemimpin mempunyai hak untuk melakukan keputusan apapun terkait dengan pemerintahan desa, tetapi proses pengalihan jabatan dalam perangkat desa harus sesuai dengan aturan dan melalui mekanisme yang sudah ada sehingga bisa mewujudkan pemeritahan desa yang semakin baik dan berkembang untuk waktu kedepannya.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Kusniawati, Dwi dwiikusniawati@gmail.com 05020420030
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rohmah, Elva Imeldatur elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id 2102049201
Subjects:	Hukum Islam Pengambilan Keputusan Kepemimpinan
Keywords:	Sekretaris desa; melanggar norma kesusilaan
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	DWI KUSNIAWATI
Date Deposited:	12 Feb 2024 07:26
Last Modified:	12 Feb 2024 07:26
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/68443

Actions (login required)

View Item