Tinjauan akad ijārah dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 terhadap sistem upah – mengupah pekerja pengupas bawang merah studi kasus: di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Putra, Gilang Pradana Ferdiansyah (2024) Tinjauan akad ijārah dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 terhadap sistem upah – mengupah pekerja pengupas bawang merah studi kasus: di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Gilang Pradana Ferdiansyah Putra_05040220100 OK.pdf Download (1MB)
	Text Gilang Pradana Ferdiansyah Putra_05040220100 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2027. Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Akad Ijārah Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Sistem Upah-Mengupah Pekerja Pengupas Bawang Merah Studi Kasus Di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk” bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sistem upah-mengupah pekerja pengupas bawang merah di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk? Dan bagaimana tinjauan akad ijārah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap sistem upah-mengupah pekerja pengupas bawang merah di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk? Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan akad ijārah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan kemudian dikorelasikan dengan pola berfikir induktif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa : sistem pemberian upah pekerja pengupas bawang merah di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk diberikan setelah pekerjaan selesai. Tetapi dalam prakteknya pemberian upah seringkali mengalami keterlambatan. Upah yang seharusnya diberikan setelah selesai bekerja kini mengalami keterlambatan atau penundaan oleh pemilik usaha kurang lebih 4-7 hari. Dalam sistem pemberian upah pekerja pengupas bawang merah di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak memenuhi syarat akad ijārah yaitu adanya keterlambatan dalam pemberian upah pekerja pengupas bawang merah. Dalam Islam penundaan pembayaran upah pekerja termasuk dalam kategori kezaliman yang dilarang secara tegas. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 Tentang ketenagakerjaan menegaskan bahwa kewajiban seorang pengusaha atau majikan untuk membayar upah kepada pekerja/buruh harus dilakukan dengan tepat waktu. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan sanksi berupa denda sebagai bentuk teguran dan kelalaian dalam keterlambatan pembayaran upah yang dapat merugikan pekerja/buruh. Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka sebaiknya para pekerja perlu mempertanyakan kejelasan mengenai tentang waktu pembayaran upah, sehingga kedepannya tidak ada lagi keterlambatan dalam pemberian upah bagi para pekerja dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari yang mengakibatkan kerugian.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Putra, Gilang Pradana Ferdiansyah gilangpradana085@gmail.com 05040220100
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Arif, Mohammad arif18@uinsa.ac.id 102101811126130
Subjects:	Hukum Islam > Ijarah Upah Minimum
Keywords:	Akad ijārah; sistem upah; Undang-Undang nomor 13 tahun 2003
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User:	Gilang Pradana Ferdiansyah Putra
Date Deposited:	24 Jul 2024 07:44
Last Modified:	24 Jul 2024 07:44
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/71714

Actions (login required)

View Item